Penerapan sistem parkir digital di Kota Surabaya dinilai memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan oleh Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang juga dikenal sebagai ahli Hukum Administrasi Negara.
Dr. Sesung menilai, apabila pengelolaan parkir di Surabaya dilakukan secara optimal dan transparan, khususnya untuk parkir tepi jalan umum (TJU), maka potensi retribusi yang bisa diperoleh Pemkot Surabaya mencapai Rp55 miliar per tahun. Namun, realisasi pendapatan parkir saat ini masih jauh dari angka tersebut.
“Potensi parkir di Surabaya sebenarnya besar. Tetapi realisasinya belum sampai separuh dari potensi yang ada, bahkan tidak mencapai Rp18 miliar per tahun,” ujarnya dalam program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya.

Menurut Dr. Sesung, kondisi tersebut menjadi dasar pentingnya penguatan regulasi dan sistem pengelolaan parkir berbasis digital. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah memiliki pijakan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Dalam Perda tersebut, tepatnya Pasal 184, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerapkan sistem online dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan sistem digital bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, mencegah kebocoran pendapatan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan masyarakat dalam pelayanan parkir. Namun demikian, Dr. Sesung mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru memberatkan warga.
“Kalau penerapannya malah dirasakan memberatkan masyarakat, berarti tujuan awalnya tidak tercapai,” tegasnya.

Dr. Sesung juga menekankan pentingnya pelibatan publik dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam penerapan parkir digital. Dalam perspektif hukum administrasi, hal itu dikenal sebagai meaningful participation , yakni hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan yang memadai.

Terkait kewajiban pajak parkir sebesar 10 persen bagi pelaku usaha, Dr. Sesung menjelaskan bahwa kewajiban tersebut melekat sepanjang syarat subjektif dan objektif terpenuhi, terlepas dari apakah tarif parkir dipungut langsung kepada konsumen atau tidak.
“Negara tetap mewajibkan pembayaran pajak tersebut. Mau dipungut atau tidak kepada konsumen, kewajiban pajaknya tetap ada,” ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terus menyempurnakan penerapan parkir non-tunai guna menekan kebocoran pendapatan. Salah satunya dengan mengoperasikan mobil keliling retribusi parkir yang berfungsi untuk pemungutan langsung, monitoring, serta pendataan parkir secara real time.
Kepala UPTD Parkir Dishub Surabaya, Jeane Taroreh, menyebutkan bahwa kombinasi parkir digital dan mobil keliling retribusi diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, kebijakan parkir digital juga mendapat respons positif dari masyarakat dan pelaku usaha. Sejumlah pedagang menilai sistem ini lebih praktis, efisien, serta berpotensi menekan praktik juru parkir liar yang selama ini merugikan pengunjung dan pelaku usaha.

Dr. Sesung pun membuka peluang adanya skema bagi hasil yang lebih adil antara pemerintah daerah dan juru parkir, sepanjang berdasarkan kajian yang komprehensif dan terbukti mampu meningkatkan PAD.
“Selama kajiannya matang dan berdampak positif pada pendapatan daerah, skema bagi hasil bisa saja diterapkan, apakah 60-40 atau sebaliknya. Itu bukan masalah,” pungkasnya.

Sumber: suara surabaya.net dan Jawa Pos edisi minggu 21/12/25 diolah kembali oleh Humas Universitas Narotama